Keberuntungan bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil di tahun 2018
Beruntunglah bagi anda kalangan Pegawai Negeri Sipil

By Masri 19 Mei 2018, 04:32:46 WIB Pendidikan
Keberuntungan bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil di tahun 2018

Keterangan Gambar : untung jadi pns


Pada era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, pada tahun 2018 ini, ada beberapa kebijakan baru yang sangat pro kepada PNS. Kebijakan baru tersebut, mulai dari soal cuti hingga gaji, dan berikut daftarnya.

1. Cuti Melahirkan Bagi Suami

 Cuti melahirkan kini tak hanya berlaku untuk para PNS wanita saja. Peraturan baru tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, juga mengakomodir PNS laki-laki mendapatkan cuti untuk mendampingi sang istri melahirkan/operasi caesar.

Cuti itu dapat diberikan karena alasan penting (CAP).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, pengajuan CAP untuk mendampingi istri tersebut, harus disertai dengan melampirkan surat keterangan rawat inap.

"Kebijakan alasan pengajuan CAP pada huruf E poin (3) juga diperuntukkan bagi PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan," demikian dikutip dari laman BKN, Rabu (17/1/2018).

Aturan cuti terbaru ini juga memberikan kesempatan bagi PNS yang menjalani program untuk mendapatkan keturunan dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara sebagai alasan pribadi dan mendesak yang tertuang dalam huruf G poin (2).

Selain mengakomodir ketiga kebutuhan pribadi dan mendesak tersebut, kebijakan cuti PNS dalam Perka BKN ini menetapkan aturan cuti bersama yang tidak tertuang dalam regulasi sebelumnya.

Pada huruf F poin (2) dan (3) dijelaskan bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan dan bagi PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. THR dan Gaji ke-13

Sebentar lagi PNS akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Pembahasan skema pemberianTHR dan gaji ke-13 untuk kini memasuki tahapan akhir.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, menjelaskan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dua tunjangan tersebut tengah difinalisasi di Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg).

Dipastikan dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan mengumumkan mengenai rinciannya.

"RPP tentang THR dan gaji ke-13 sedang difinalisasi di Sesneg dan akan segera ditetapkan bapak presiden dan bapak  presiden akan menyampaikan secara langsung mengenai kapan kenaikan gaji ini," ungkap Marwanto saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).

Sedangkan untuk pembagiannya, THR akan disalurkan menjelang lebaran dan gaji ke-13 jelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2018.

"THR akan dibagikan menjelang lebaran dan gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru," kata Marwanto.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Asman Abnur menuturkan tahun ini besaran Tunjangan Hari Raya yang didapatkan PNS akan lebih besar.

Pasalnya pemerintah akan menambah formula THR tidak hanya berdasarkan perhitungan gaji pokok saja tapi juga ada tunjangan khusus.

Tidak hanya PNS yang masih bekerja, pensiunan PNS pun tengah diusahakan agar mendapatkan THR.

"Kita perbaiki sistem THR. Dulu gaji pokok nanti ditambah dengan tunjangan. Kita usulkan agar para pensiunan akan menerima THR. Doakan saja semoga di-acc tahun ini," ungkap Asman saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

3. Libur Lebaran 10 Hari

Setelah penantian atas ketidakjelasan libur cuti bersama pada momen Lebaran Idulfitri 2018 ini, akhirnya pemerintah telah mengambil langkah tegas.

Pemerintah memutuskan untuk tidak mengubah aturan cuti bersama atau libur lebaran 2018 tetap 10 hari.

Berarti, cuti bersama libur lebaran untuk PNS akan berlangsung selama 11Juni 2018 hingga 20 Juni 2018.

Keputusan itu ditetapkan atas Surat Ketetapan Bersama (SKB) tiga menteri yang sebelumnya telah ditetapkan.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan bahwa kebijakan ini diambil dengan berbagai pertimbangan.

Puan juga menambahkan bahwa pasar modal baru akan dibuka kembali pada 20 Juni.

Sementara itu, jadwal libur pelayanan perbankan akan ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam pengumuman yang menyusul.

Untuk pegawai swatsa, penatapan cuti bersama Lebaran bersifat fakultatif atau pilihan.

Perusahaan dan pekerja dapat menetapkan secara bersama libur Lebaran tanpa harus mengikuti keputusan pemerintah.

"Cuti swasta dilakukan atas kesepakatan pekerja dan buruh dengan memperhatikan yang ada," jelas Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri.

Sebelumnya, cuti bersama Lebaran 2018 hanya berlangsung 13 Mei 2018 hingga 19 Mei 2018.

Namun, pemerintah memutuskan untuk menambah 3 hari cuti bersama.

Keputusan pemerintah ini sempat mendapat komplain dari beberapa pihak.

4. Rumah Tanpa DP

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI sedang mematangkan skema khusus kredit pemilikan rumah (KPR) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dan anggota TNI serta Polri.

Poin penting dalam skema ini, ASN dan anggota TNI/Polri bisa KPR tanpa down payment (DP).

"Ada kredit yang sifatnya kredit multiguna tanpa down payment, nol down payment-nya, tenornya lebih panjang dari biasanya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantornya, Rabu (17/4/2018), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Bambang mengungkapkan, skema ini sedang dalam tahap finalisasi untuk ditargetkan selesai tahun ini.

Skema KPR khusus tersebut ditegaskan Bambang bukan sebagai kewajiban, melainkan fasilitas jika ada ASN atau anggota TNI/Polri yang belum mempunyai rumah dan ingin beli rumah.

Tenor yang lebih panjang, menurut Bambang, bisa dua kali lipat dari tenor KPR.

Jika biasanya tenor KPR 15 tahun, melalui skema ini tenornya bisa mencapai 30 tahun




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment